Anotasi 3

Judul   : Kasus Penyimpangan Pemerintah Terhadap Nilai-nilai Pancasila

Oleh    : Nurlia Hidayat. Senin, 30 Maret 2015

http://googleweblight.com/?lite_url=http://nurlia1710k.blogspot.com/2015/03/kasus-penyimpangan-pemerintah-terhadap.html?m%3D1&ei=MH8K2XKg&lc=id-ID&geid=7&s=1&m=227&ts=1444530397&sig=APONPFkaWY9924ZcoOiWav_v_aiQMAus3w

            Pemerintah adalah sekelompok orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah, atau lebih simple lagi adalah orang-orang yang memberikan perintah. Lalu apabila kita melihat judul di atas, pantaskah orang-orang yang sedang duduk di pemerintahan masih kita sebut pemerintah. Bagaimana seseorang akan memeritah rakyat untuk mengamalkan nilai-nilai pancasila jika pemerintahnya sendiri melanggarnya.

            Mengingat kejadian 30 November 1998 “Amuk Massa di Kupang” yaitu bentrok antara warga muslim dan Kristen. Momentum di mana kecemburuan tersebut mendapat ekspresinya lewat idiom agama. Lalu Bom Bali 2002, lalu serangkaian kerusuhan yang terjadi di Poso, Sulawesi tengah yang melibatkan kelompok muslim dan Kristen. Dari rentetan kejadian di atas membuktikan terjadinya penyimpangan pemerintah terhadap nilai ketuhanan (pengakuan akan kebebasan beragama, menghormati kemerdekaan beragama, dan tidak diskriminatif antar umat).

            Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai nilai-nilai moral dalam hidup. Namun seperti halnya sila ke satu, telah terjadi peristiwa yang bisa dikatakan sebagai pelanggaran. seperti Tragedi Trisakti 12 Mei 1998, lalu hutang ciptakan ketidakadilan bagi rakyat miskin (rakyat miskin pembayar pajak seakan dipaksa menyubsidi pengusaha kaya BLBI ), tragedi kemanusiaan etis tionghoa (13-15 Mei 1998) yang menyisakan banyak korban namun taka ada pertanggungjawaban pemerintah hingga saat ini.

            Taukah kalian tentang Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebuah gerakan nasionalisme 1965, yang bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan Papua bagian barat dari pemerintahan Indonesia, lalu lepasnya Timor Timur dari Indonesia. Hal ini benar-benar menjadi saksi nyata bahwa sila ke tiga “Pesatuan Indonesia” masih diragukan keberadaannya masa itu. Meskipun pada dasarnya sila ini benar-benar menyatukan kita di setiap keanekaragaman yang ada.

            Ulah memalukan para wakil rakyat yang seharusnya berjuang untuk rakyat, malah adu jotos di depan kamera seperti tak pernah masuk dalam dunia pendidikan, hukuman antara koruptor dan pencuri kakao dan semangka. Sungguh memilukan para wakil rakyat yang tak mampu menjaga amanah, membua rakyat semakin cemas akan sila keempat.

            Mari kita lihat kemiskinan di Indonesia, ketimpangan dalam pendidikan di Indonesia, ketimpangan dalam pelayanan kesehatan dan lain-lain. Puluhan kali pemerinah mengatakan ada  kesamaan derajat untuk menerima pelayanan kesehatan dan mengenyam pendidikan. Namun tak jarang kita lihah kesenjangan sosial di Negara tercinta ini.

            Dari seiap masalah yang ada seharusnya pemerintah secara cakap membenahi tata cara berperilaku dalam melaksankan pemerintahan, serta melaksanakan nilai pancasila dengan sebaik-baiknya. Karena pemerintah adalah contah bagi rakyanya.